Hemat BBM Tak Efektif

Stiker Penggunaan BBM Non Subsidi - Sejumlah kendaraan dinas di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang parkir di halaman lingkungan Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Bandung, ditempeli stiker yang melarang penggunaan BBM bersubsidi, Senin (4/6/2012). Penempelan tersebut untuk melarang seluruh kendaraan dinas lingkup kantor pemerintahan provinsi tersebut untuk menggunakan bahan bakar bersubsidi.

Program penghematan energi yang diterapkan pemerintah dinilai tidak efektif untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Dengan tingginya perbedaan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi akan tetap marak.

Menurut pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio, dalam diskusi, Rabu (13/6/2012), di Jakarta, program penghematan energi, termasuk BBM bersubsidi, tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Penghematan anggaran negara dari program tersebut juga sangat sedikit dan tidak cukup untuk membangun infrastruktur.

Dengan tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi, perbedaan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi makin lebar. Hal itu menyebabkan tingkat konsumsi BBM bersubsidi makin tinggi seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan praktik penimbunan serta penyelundupan BBM bersubsidi kian marak.

”Bahkan, sekarang banyak daerah protes karena kekurangan pasokan BBM bersubsidi. Dengan harga BBM bersubsidi tidak naik, suplainya ditahan. Itu pun diperkirakan volume BBM bersubsidi dalam APBN Perubahan 2012 yang sebesar 40 juta kiloliter akan habis sebelum Desember,” katanya.

Atas dasar itu, ke depan, pemerintah harus berani memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu bertujuan agar ada dana untuk pembangunan infrastruktur. ”Daripada anggaran pemerintah habis untuk subsidi BBM, dananya lebih baik untuk membangun infrastruktur agar kegiatan ekonomi makin tumbuh,” ujarnya.

Ekonom dari Financial Reform Institute, Ikhsan Modjo, menyatakan, realisasi konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan membengkak sampai 48 juta kiloliter. Hal itu akan menambah beban subsidi Rp 20 triliun atau lebih, tergantung dari harga minyak mentah Indonesia (ICP). ”Ini komplikasinya ke anggaran fiskal APBN karena nominal rupiah akan meningkat dengan membengkaknya kuota BBM bersubsidi,” ujarnya.

Langkah penghematan BBM diambil karena pemerintah saat ini tidak bisa menaikkan harga BBM bersubsidi. Salah satunya adalah dengan pembenahan dan pengawasan sistem distribusi BBM bersubsidi. ”Persoalan kebocoran dan lonjakan konsumsi BBM bersubsidi banyak disebabkan oleh penyelundupan dan penyalahgunaan penjualan BBM bersubsidi atau dijual ke industri dan perusahaan,” katanya.