Perairan Barat Bisa Sumbang ke Kawasan Segitiga

Perairan di bagian barat Indonesia. bisa menyumbang pada penguatan kawasan segitiga terumbu karang dunia yang melintasi enam negara. Itu bisa terwujud, sekalipun kawasan barat Indonesia tidak termasuk dalam kawasan Coral Triangle-Initiative-Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF).

Koordinator Peningkatan Kapasitas Conservation International Indonesia, Asril Djunaidi, Jumat (15/6/2012), di Padang, mengatakan perairan barat Indonesia bisa melakukan peran itu melaluisejumlah program konservasi yang ada.

"Terutama untuk menjamin terlaksananya komitmen pemerintah, dalam menyediakan kawasan konservasi laut seluas 20 juta hektar hingga 2020 mendatang," katanya.

Hal itu, ungkap Asril, menyusul tidak cukupnya kawasan konservasi CTI-CFF yang termasuk dalam kawasan Indonesia, untuk memenuhi target luasan kawasan konservasi laut. Sumbangan kawasan perairan bagian barat tentu untuk pemenuhan target ini, karena bagian timur Indonesia saja tidak cukup, katanya.

Asril mengatakan, CTI-CFF yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon, memang tidak termasuk bagian barat Indonesia. Garis demarkasinya di bagian barat hanya sampai Bali sebelah barat.

Kawasan konservasi

Upaya konservasi yang bisa dilakukan adalah dengan pengelolaan maksimal sejumlah taman wisata perairan oleh pemerintah pusat ataupun kawasan konservasi laut daerah (KKLD) oleh pemerintah daerah. "Ada sekitar 35 KKLD yang dikelola pemerintah daerah," ucap Asril.

Itu termasuk dengan tujuh KKLD di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar. Adapun yang dikelola pemerintah pusat di Sumbar adalah Taman Wisata Perairan Pulau Pieh yang terdiri atas Pulau Bando, Pulau Pandan, Pulau Air, Pulau Pieh, dan Pulau Toran.

Saat ini Taman Wisata Perairan Pulau Pieh mulai direhabilitasi dengan transplantasi terumbu karang. Rehabilitasi dalam jangka panjang selama 20 tahun itu dilakukan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Pekanbaru.

Utamakan pendampingan

Terkait itu Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta, Padang, Yempita Efendi, mengatakan, program konservasi yang dilakukan perlu mengutamakan pendampingan.

Menurut Yempita, pendampingan untuk memberdayakan masyarakat penerima program dan dampak program, selama ini cenderung tidak dilakukan.

"Kita mesti belajar dari berbagai program-program kelautan yang sebelumnya dilaksanakan di Sumbar seperti Coremap ( Coral Reef Rehabilitation and Management Program)," kata Yempita.

Ia mengatakan, berdasarkan evaluasi secara umum tingkat keberhasilan yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat masih terbilang sangat kecil.

Yempita menyebutkan, hal itu terjadi karena pendekatan yang dilakukan pada masyarakat penerima program selalu berupa uang. Akibatnya sebagian masyarakat cenderung berpikir bahwa setiap program kelautan identik dengan kegiatan bagi-bagi uang.